From Jakarta To Jogjakarta

Ternyata filosofi hijrah tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wassalam. Bung Karno pun sempat mengambil filosofi tersebut. Terlebih ketika beliau merasa berada di posisi yang tidak aman. Lalu, kemana Bung Karno hijrah atau berpindah pada saat itu?.

Tidak ada yang menduga bahwa Bung Karno akan memilih kota Jogyakarta sebagai tujuan hijrahnya. Bung Karno merasa, bahwa kota Yogyakarta adalah pilihan tempat yang tepat dan bisa menjamin keamanan baginya, keluarga dan tentu saja rakyat Indonesia. Perpindahan pemerintahan dari Jakarta menuju Jogjakarta ini terjadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Saat itu, Belanda melakukan serangkaian ancaman dan tentu saja sangat mengusik kehidupan Bung Karno beserta keluarganya. Di saat-saat genting seperti itulah, Bung Karno menjadikan Jogjakarta sebagai pusat pemerintahan sementara, hingga suasana menjadi aman dan terkendali lagi.

Sebelumnya, Bung Karno beserta keluarga tinggal di keluarga Mualif Nasution, Sofyan Tanjung dan beberapa relasi Bung Karno lainnya. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan Belanda yang bisa saja merugikan dan mengancam nyawa Bung Karno beserta keluarganya.

Suasana mencekam kembali menghantui kehidupan Bung Karno pada tanggal 30 Desember 1945. Sepanjang malam, selalu terdengar dentum suara tembakan di sekitar kediaman Bung Karno, Bung Hatta dan juga Bung Sjahrir. Teror yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya terjadi pada malam hingga dini hari, namun sepanjang siang pun Belanda tetap melancarkan aksi-aksi gilanya untuk mengusik Bung Karno beserta teman-temannya.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 1946, sekitar pukul 18.00, Bung Karno, Bung Hatta, beserta rombongan bertolak dari Jakarta menuju Jogyakarta dengan menggunakan kereta api luar biasa (KLB). Di dalam kereta api tersebut, juga turut diangkut dua buah mobil kepresidenan.

Suasana mencekam pun menyelimuti keberangkatan Bung Karno dan kawan-kawan ke Jogyakarta. Mereka sengaja tidak menyalakan lampu KLB, sehingga Belanda akan mengira bahwa KLB tersebut dalam keadaan kosong. Akhirnya, rombongan tersebut sampai juga di stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai ini, ternyata suasana belum juga aman. Bung Karno beserta teman-temannya masih melihat beberapa serdadu Belanda yang bersiap-siap dengan senapan laras panjangnya. Perlahan-lahan, kereta api pun meninggalkan stasiun Manggarai. 

Sesampainya di Stasiun Jatinegara, keadaan pun kembali mencekam. Para serdadu Belanda mulai mencurigai keberadaan KLB yang gelap tersebut. Bung Karno dan teman-teman hanya bisa berdoa untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Namun untungnya, para serdadu tersebut tidak sampai masuk ke dalam gerbong. Akhirnya, KLB tersebut segera melanjutkan perjalanannya menuju kota tujuan mereka, yaitu Yogyakarta.

Pada tanggal 4 Januari 1946, rombongan Bung Karno pun sampai juga di Stasiun Tugu Jogyakarta. Setelah itu, mereka segera menuju ke Pura Pakualaman untuk menemui Paduka Sri Paku Alam. Bung Karno dan teman-teman pun istirahat sebentar sambil menunggu abdi dalem Sri Paku Alam yang membersihkan bekas rumah gubernur Belanda yang terletak tepat di depan Benteng Vredenburg. Setelah tempat tersebut selesai dibersihkan, Bung Karno beserta rekan pun segera menempatinya. Setelah kondisi cukup membaik, Bung Karno berpidato di RRI Jogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak saat itu dipindahkan ke Jogyakarta.

Bung Karno dan Surat Perintah Sebelas Maret

Bila kita berbicara mengenai supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, mungkin kita tidak akan pernah bisa menemukan titik terangnya, karena hingga detik ini, belum diketahui dengan jelas seperti apakah isi surat perintah sebelas maret tersebut.

Sebenarnya, apakah surat perintah sebelas maret itu?. Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Konon, surat tersebut menjadi “surat sakti” atau golden ticket bagi Soeharto untuk mengawali kepemerintahannya, atau yang lebih dikenal dengan istilah “awal order baru”.

Surat tersebut berisi perintah yang menyuruh Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat perintah ini begitu kontroversial, karena hingga sekarang masih belum diketahui versi aslinya. Lalu, apakah isi supersemar tersebut?, mengapa keberadaannya begitu heboh di masa itu?. Berikut ini adalah isi surat perintah sebelas Maret versi Markas Besar Angkatan Darat (AD),

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH

I. Mengingat:
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang:
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja III.

Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada:
LETNAN DJENDERAL SOEHARTO,
MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1.      Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2.      Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

3.      Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkuta-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/
MANDATARIS M.P.R.S.
SOEKARNO

Sejarah Keluarnya Supersemar

Berdasarkan versi resminya, sejarah keluarnya supersemar diawali ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora pada tanggal 11 Maret 1966. Sidang tersebut adalah sidang penyempurnaan untuk membentuk susunan kabinet yang kemudian dikenal dengan istilah "kabinet 100 menteri". Ketika sidang pelantikan tersebut dimulai, Brigjen Sabur yang saat itu menjabat sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa di luar banyak sekali "pasukan liar". Setelah diselidiki, ternyata pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jendral Kemal Idris yang diberi tugas untuk menahan orang-orang di Kabinet yang diduga terlibat dalam peristiwa G-30-S PKI, di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan Brigjen Sabur tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh pun segera bertolak ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan.

Pada saat itu, Mayjend Soeharto yang tidak menghadiri sidang, mendapatkan laporan tentang kepergian Soekarno ke Bogor. (Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa ketidakhadiran Soeharto ini adalah salah satu bagian dari rencananya untuk menggulingkan Bung Karno).

Akhirnya, Mayjend Soeharto menugaskan tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor. Ketiga perwira tersebut adalah Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Kedatangan para perwira tersebut adalah untuk menemui Presiden Soekarno yang sedang berada di Istana Bogor.

Setelah para perwira tersebut sampai di Bogor, mereka pun istirahat sejenak. Tak lama kemudian datanglah ajudan Bung Karno yang menyuruh ketiga perwira tersebut untuk menemui Bung Karno di paviliunnya. Dalam pertemuan ketiga perwira tersebut, terjadi pembicaraan yang cukup serius antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, secara tidak langsung ketiga perwira tersebut mempromosikan Mayjend Soeharto untuk mengatasi konflik di negeri ini dengan mengatakan Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Namun sayangnya, gerak Soeharto tidak akan leluasa bila ia tidak mendapatkan surat perintah dari Bung Karno. Bung Karno pun menyetujui usulan tersebut. Tak lama kemudian, Bung Karno mulai membuat surat perintah sebelas Maret untuk Mayjend Soeharto. Selanjutnya, surat tersebut tiba di Jakarta keesokan harinya, tepat pukul 01.00 waktu setempat.

Soekarno Menuju Istana Bogor

Sepanjang sejarah perjalanan hidup Bung Karno, peristiwa penyerahan surat perintah ke Soeharto untuk menggantikan Bung Karno menjadi presiden adalah momen yang sangat menentukan. Namun tahukah Anda bahwa sebelum proses penyerahan surat tersebut, ternyata suasana Jakarta sangat tegang bahkan mencekam.

Peristiwa mencekam tersebut terjadi pada 10 Maret malam, (ada yang menyebutkan pukul 22.00) Bung Karno terpaksa diungsikan ke Istana Bogor demi alasan keamanan. Mangil, salah satu saksi peristiwa malam mencekam tersebut, menuliskan kesaksiannya dalam sebuah buku berjudul Kesaksian tentang Bung Karno 1945–1967.

“JAKARTA, awal Maret 1966. Hari-hari terakhir ini banyak demonstrasi. Tak jarang demonstrasi ini menuju ke Istana Bung Karno. Pada suatu malam, tepatnya pada 10 Maret 1966, Bung Karno memanggil Mangil. ’’Mangil, andaikata ada pasukan tank yang datang kemari untuk menangkap atau membunuh Bapak, apakah kamu ada waktu untuk membawa Bapak keluar dari Istana. Mangil, Bapak ini tua-tua begini masih kuat jalan kaki kalau kamu menghendaki Bapak keluar dari Istana dengan jalan kaki,’’ kata Bung Karno.

Sambil mengangguk, Mangil menjawab “bisa”. Tentu saja, Bung Karno memperlihatkan senyum bahagianya ketika mendengar jawaban tersebut. Bung Karno terlihat begitu lega. Kala itu, semua putera-puteri Bung Karno sedang tidur dengan nyenyaknya di kamar masing-masing. Karena alasan keamanan, akhirnya Bung Karno pun dibawa ke Istana Bogor. Untuk menghindari mata-mata, rombongan Bung Karno pun melewati jalan-jalan di perkampungan. Suasana malam yang begitu mencekam saat itu, membuat perjalanan Bung Karno menuju Istana Bogor dihiasi penuh rasa was-was. Bayangkan saja bila kita harus melakukan perjalanan di jalan yang sesepi itu. Suasana malam itu begitu gelap, sama sekali tidak ada penerangan kecuali dari cahaya lampu mobil yang dikendarai Bung Karno dan rombongan. Tak lama kemudian, mereka pun telah tiba di Istana Bogor.

Berikutnya, pada tanggal 11 Maret 1966, Bung Karno beserta rombongan pagi hari. Bung Karno sudah berangkat dari Istana Bogor menuju Istana Merdeka Jakarta karena ada laporan situasi telah memungkinkan bagi Bung Karno untuk kembali ke Jakarta. Sekali lagi karena faktor keamanan, pada saat itu disepakati untuk membawa Bung Karno ke Jakarta dengan helikopter. Tidak hanya itu saja, di dalam helicopter tersebut, Bung Karno ditemani oleh para ajudannya yang siap melindungi Bung Karno, seperti Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur, Komandan Datasemen Kawal Pribadi Mangil, dan Pilot Kolonel Penerbang Kardjono. Sesampainya di Istana Merdeka, Bung Karno pun segera memimpin rapat kabinet.

Namun ternyata, perjalanan rapat tersebut agak sedikit terganggu dengan munculnya tentara liar yang di sekitar Monas. Mengapa disebut tentara liar?, karena para tentara tersebut tidak mengenakan tanda kesatuan.

Mendengar berita tersebut, Brigjen Sabur, komandan Cakrabirawa pun segera memerintah perwira bawahannya yang bernama Mayor Sutarjo, untuk memeriksa benar salahnya berita yang baru saja ia terima. Tak lama kemudian, sang ajudan pun kembali dan membenarkan bahwa di Monas memang sedang telah berkumpul tentara-tentara liar. Menurut Mayor Sutarjo, rombongan tentara liar tersebut berasal dari RPKAD.

Setelah mendengar berita tersebut, Bridgen Sabur pun segera berunding dan menyebut tentara ini dari RPKAD. Setelah mendengar laporan ini, Sabur masuk ke Istana Negara untuk berunding dengan Mayjen Amirmachmud. Adapun hasil dari pembicaraan tersebut adalah mereka sepakat untuk membawa pergi Bung Karno ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Atas saran dua jenderal tersebut, Bung Karno pun dipindahkan ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Dari ruang sidang hingga Istana Merdeka, Bung Karno berjalan kaki ditemani oleh para ajudannya yang setia tersebut.

Dalam kesaksiannya, Mangil menyampaikan bahwa Bung Karno terlihat tenang dan tidak takut ketika melihat kehadiran tentara liar tersebut. Sikap tenang Bung Karno juga terlihat ketika mengetahui bahwa jaraknya dengan tentara liar tersebut cukup dekat. Sebagaimana naluri para pelindung lainnya, Mangil pun berada di depan Bung Karno sebagai pagar hidup. Mangli dengan gagahnya melindungi Bung Karno dan bersiap-siap melawan siapa saja yang berani melukai majikannya tersebut.

Setelah melakukan penerbangan yang cukup lama dengan helikopter, Bung Karno pun telah tiba di Istana Bogor. Setelah Bung Karno keluar dari helikopter, tak lama kemudian datang helikopter lainnya yang membawa Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. Keduanya membawa ajudan masing-masing.

Pada pukul 15.00 WIB mendarat helikopter yang membawa Jenderal Basuki Rahmat, Jendal M. Yusuf dan juga Pangdam V/Jaya Jenderal Amirmachmud. Mereka bertiga segera menuju paviliun Mangli, tempat I Soebandrio dan juga Chaerul Saleh juga melepas lelah. Tak lama kemudian, Sabur pun datang dan mempersilakan ketiga Jenderal tersebut untuk masuk ke pavilion Bung Karno.

Sekitar magrib, tampaklah Sabur yang datang ke pavilion Mangil dengan sangat tergesa-gesa. Sabur datang sambil membawa selembar kertas ’’Gua mau bikin surat perintah, nih…’’ Menurut kesaksian Mangil, ia mengakui tidak bisa memperhatikan apa yang diketik oleh Sabur. Sementara Sabur mengetik surat perintah tersebut, Mangil tetap saja duduk di kursi. Setelah Sabur selesai mengetik, ia segera kembali ke paviliun Bung Karno.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Basuki, Jusuf, dan juga Amirmachmud terlihat meninggalkan paviliun Istana Bogor ke Jakarta dengan naik mobil. Setelah kepergian ketiga orang tersebut, tidak ada lagi kegiatan lagi dan tidak ada tamu untuk Bung Karno.

Keesokan harinya, pada tanggal 12 Maret 1966, Mangil mendengar dari sebuah siaran radio mengenai sebuah surat perintah dari Presiden Soekarno untuk Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu yang dijabat oleh Letjen Soeharto. Dalam surat tersebut, berisi tiga perintah, yaitu

·         Pertama, untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi.

·         Kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden Republik Indonesia.

·         Terakhir, melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Surat perintah inilah yang nantinya dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret atau sering disingkat dengan istilah Supersemar. Selain bersejarah, peristiwa ini cukup kontroversi dan agak simpang siur kebenarannya. Pasalnya, hingga awal 1999, surat asli Supersemar ini tak pernah ditemukan. Bahkan hingga kini, belum diketahui siapakah pemegang surat perintah yang asli. Sebenarnya, pemerintah memiliki dua salinan surat ini. Namun anehnya, kedua buah salinan surat tersebut sangat berlainan satu dengan yang lainnya. Namun meskipun demikian, surat ini yang menandai pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto atau sering disebut dengan awal rezim Soeharto.

Sesungguhnya, Aku Tahu Gerak Gerik Soeharto

Mungkin ungkapan berikut ini ada benarnya juga, bahwa menjadi presiden itu mudah, tapi menjadi seorang pemimpin negeri itu sangat sulit sekali. Seorang presiden dituntut untuk berjiwa besar, tidak mudah mengeluh dan mampu melindungi dan memberi contoh rakyatnya.

Ternyata semua hal tersebut pernah ditunjukkan oleh presiden Soekarno. Sejarah telah mencatat bagaimana tegarnya beliau ketika harus menghadapi berbagai macam tipu muslihat Soeharto untuk melancarkan kudetanya.

Belum lagi tindakan Soeharto yang sudah secara terang-terangan menyelewengkan isi dari Supersemar yang membuat hati Bung Karno benar-benar sakit. Kebencian dan sakit hati terhadap perbuatan Soeharto tidak hanya melanda diri Bung Karno, tapi juga segenap perwira dan orang-orang yang masih loyal dan tidak gila kekuasaan pun merasakan geram yang sama, seperti yang dirasakan Bung Karno. Bahkan menurut salah satu saksi, saat itu sejumlah petinggi militer membujuk Bung Karno untuk memukul Soeharto, namun Bung Karno menolak dengan alasan ia tidak mau bila konflik yang terjadi di dalam negeri tercium oleh pihak-pihak asing yang justru akan bertepuk tangan melihat kehancuran bangsa ini.

Selain itu, Bung Karno juga tidak pernah menghendaki adanya huru hara,apalagi yang memicu meletusnya perang saudara di negeri ini. Di tengah-tengah sakit hatinya seorang Bung Karno yang “digulingkan” bawahannya sendiri, banyak sekali pihak yang menyarankan Bung Karno untuk membalas kekejaman Soeharto dengan cara-cara kekerasan. Namun sekali lagi, Bung Karno dengan tegas mengatakan “Tidak.”

Komandan Korps Komando (KKO) Letjen Hartono adalah salah satu petinggi militer yang menyatakan siap menunggu perintah pukul dari Soekarno. KKO telah terkenal sebagai barisan yang siap mengorbankan nyawanya demi Soekarno. Tidak hanya itu saja, KKO ini juga terkenal akan kesetiannya terhadap Sang Presiden, Soekarno. Bahkan ada salah satu kata Letjen Hartono yang masih terkenal hingga sekarang, yaitu “Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO”

Pada pertengahan Maret 1966, Hartono yang saat itu menduduki posisi Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut, datang untuk menghadap Bung Karno. Saat itu, ia melihat Achadi sedang menyampaikan laporan kepada Bung Karno mengenai penahanan beberapa menteri oleh Harto. Mendengar laporan Achadi, Bung Karno pun hanya bisa memberikan komentar,  “Kemarin sore Harto datang ke sini. Dia minta izin melakukan pengawalan kepada para menteri yang menurut informasi akan didemo oleh mahasiswa.”

Kemudian Achadi pun memperjelas apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut, “Tetapi itu bukan pengawalan,” Untuk membuktikan perkataannya, Achadi pun memerintahkan salah seorang ajudannya untuk menghubungi Achmadi, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Seperti halnya Achadi, Achmadi pun juga turut ambil bagian dalam usaha untuk menghentikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal dan perwira muda Angkatan Darat dinihari 1 Oktober 1965.

Namun sayangnya, ajudan tersebut tidak dapat menemukan keberadaan Achmadi. Saat seperti itulah, Hartono segera meminta izin untuk menemui Soeharto dan pasukannya. Namun permintaan Hartono tersebut ditolak oleh Soekarno. Beliau sama sekali tidak menghendaki adanya pertumpahan darah lagi di Indonesia. Soekarno juga mengatakan bahwa seburuk-buruknya perang adalah perang saudara, dan itu benar-benar harus dihindari.

Menghindari terjadinya perang saudara inilah yang menjadi wujud kecintaan Presiden Soekarno terhadap rakyat dan negeri ini Bung Karno sangat tidak menginginkan adanya pertumpahan darah di negeri sendiri, apalagi bila hanya ditukar dengan sebuah kekuasaan.