Selasa, 12 September 2006

Bung Karno “Lengser”


Banyak para pengamat sejarah yang menyebutkan bahwa peristiwa G30S merupakan awal dari jatuhnya kharisma kepemimpinan Bung Karno. Para pengamat sejarah juga berpendapat bahwa peristiwa penjemputan paksa 6 Jenderal dan seorang perwira angkatan darat tersebut adalah salah satu rangkaian cara Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Salah satu pendapat tentang keterlibatan Soeharto sebagai pihak yang diuntungkan oleh berakhirnya orde lama adalah pendapat Asvi Warman Adam (AWA) dalam bukunya Pelurusan Sejarah Indonesia. Dalam buku setebal 294 halaman tersebut dijelaskan bahwa ada hubungan antara tiga oknum (CIA, PKI dan Soeharto) dalam berakhirnya masa orde lama ini. Ada juga yang berpendapat bahwa rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada Bung Karno ketika peristiwa G30S tersebut. Para rakyat menganggap bahwa Bung Karno telah gagal mengatasi krisis ekonomi pada waktu itu. Selanjutnya, datanglah Soeharto yang muncul sebagai seorang pahlawan baru bagi Indonesia. Rakyat pun menaruh simpati kepada Soeharto yang telah berhasil membasmi PKI waktu itu.
Tanggal 1 Oktober 1965 adalah awal sejarah kepemimpinan baru. Di saat rakyat Indonesia sedang berduka sepeninggal kepergian 7 pahlawan revolusi yang dibunuh dengan cara yang mengerikan, ada seorang jenderal yang sedang mempersiapkan dengan matang tampu kekuasaannya. Dialah Soeharto yang mulai mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dari tangan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, yang menghilang dan belum diketahui keberadaannya.
Aksi Soeharto tidak hanya berhenti di situ saja. Ia bahkan telah dengan lancang melarang Panglima Kodam V Jaya Brigadir Jenderal (Brigjen) Umar Wirahadikusumah yang hendak memenuhi panggilan Presiden Soekarno untuk menghadap. Malah dengan nada sombongnya, Soeharto berkata kepada Komisaris Besar Polisi Sumirat dan Kolonel (Mar) Bambang Widjanarko, Ajudan Presiden Soekarno, yang menjemput Panglima Kodam V Jaya, “Sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf Panglima Kodam V Jaya tidak dapat menghadap. Dan, karena saat ini Panglima Angkatan Darat tidak ada di tempat, harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad,” (Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang Widjanarko, PT Gramedia, 1988)
Melihat sikap Soeharto yang seperti itu, tentu saja Presiden Soekarno kurang senang karena perbuatan Soeharto tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menjelaskan bahwa Presiden berkuasa penuh atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada siang harinya, ada sebuah pertemuan khusus yang dihadiri oleh beberapa orang penting, seperti Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya (Laksdya) Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo.
Dalam rapat tersebut, dengan tegas Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab dan tugas Menteri/Panglima Angkatan Darat. Tidak hanya itu saja, dalam rapat tersebut Bung Karno juga mengangkat seorang Asisten Menteri/ Panglima Angkatan Darat Bidang Personel Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat. Setelah rapat tersebut selesai, Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya, Kolonel Bambang Widjanarko untuk memanggil Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk menghadap.
Namun seperti biasanya, Soeharto berusaha menghalang-halangi kedatangan Mayjen Pranoto. Soeharto kembali mengatakan bahwa dialah yang berhak memegang kendali dan yang berhak memberi perintah di Angkatan Darat. Sebenarnya, Soeharto memang sosok yang sering membangkang terhadap perintah-perintah Soekarno. Mari kita flashback ke peristiwa di mana Indonesia sedang mengalami konflik besar-besaran dengan Malaysia. Kala itu, Soekarno gencar dengan program “ganyang Malaysia”. Namun apa yang dilakukan oleh Soeharto?. Diam-diam, Soeharto bersama LB Moerdani, Letkol AR. Ramli dan juga Sugeng Djarot malah melakukan pendekatan dengan Malaysia untuk mengusahakan perdamaian.
Salah seorang menteri yang berada di dalam Kabinet 100 Menteri, Oei Tjoe Tat menuturkan kesaksiannya perihal peristiwa 1 Oktober tersebut dalam bukunya yang berjudul Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno. Di dalam buku terbitan Hasta Mitra tahun 1995, Oei Tjoe berkata “Dengan cepat iklim dan suasana politik di ibu kota bergeser 180 derajat. Menurut pengamatan saya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas dari tangan Presiden selaku penguasa Republik Indonesia. Memang padanya masih ada corong mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrol atas jalannya situasi sudah hilang”.
Detik-Detik Lengsernya Bung Karno
Pada malam penembakan para pahlawan revolusi yaitu tanggal 30 September 1965, Presiden Soekarno tidak tidur di dalam Istana Merdeka. Menjelang tengah malam, Presiden Soekarno keluar dari Istana Merdeka untuk menuju ke kediaman istrinya, Ibu Ratnasari Dewi yang berada di Jalan Gatot Subroto (kini sudah dijadikan Museum Satria Mandala). Dalam perjalanan menuju Jalan Gatot Subroto, Presiden Soekarno mampir sebentar untuk menjembut Ibu Ratna yang sedang mendatangi sebuah resepsi yang diadakan oleh Kedutaan Besar Irak di Bali Room, Hotel Indonesia.
Untuk esok harinya yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.30, Presiden Soekarno ke luar rumah dengan mengendarai mobil kepresidenan Buick Chrysler hitam bernomor polisi B 4747. Beliau segera bergegas ke Istana Merdeka karena sudah ada janji dengan Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan juga Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal, Ahmad Yani dalam sebuah acara minum kopi (koffie uurtje) pukul 07.00.
Ketika berada di dalam mobil, supir Bung Karno yang bernama Suparto pun bercerita bahwa ia mendapat informasi dari Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Komisaris Polisi Mangil Martowidjojo, yang mengatakan bahwa ada penembakan di rumah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena, yang letaknya bersebelahan yang terjadi pada pukul 04.00 WIB.
Setelah mendengar informasi tersebut, Presiden Soekarno pun segera memerintahkan Suparto untuk menghentikan mobilnya. Ia langsung memanggil Mangil dan menanyakan informasi tentang kasus penembakan di rumah Nasution dan Leimena itu.
Mangil pun segera menceritakan tentang peristiwa tersebut. Namun sayangnya, Mangil belum bisa menceritakan kejadian tersebut secara terperinci. Mangil menjelaskan bahwa ia masih menunggu berita dari Inspektur I Jatiman (Kepala Bagian II DKP) tentang kebenaran berita tersebut. Mendengar jawaban itu, tentu saja Presiden Soekarno marah besar sambil berkata keras, “Bagaimana mungkin, kejadian pukul 04.00 pagi, sampai sekarang belum kamu ketahui dengan jelas….”
Singkat cerita, tak lama kemudian Jatiman menghubungi Mangil untuk membenarkan berita tersebut. Ia juga menceritakan bahwasannya ada beberapa tentara yang mencurigakan di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monas.
Suasana semakin terlihat menegangkan ketika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan dijaga oleh pasukan Angkatan Darat dari Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya dan Batalyon 454/Para/Diponegoro. Saat itu banyak sekali Angkatan Darat yang mensterilkan tempat tersebut. Kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Hotel Indonesia pun diharuskan membelok ke kiri. Saat itu juga, Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Kolonel (CPM) Maulwi Saelan menghubungi Mangil melalui handy-talkie dan meminta agar Presiden Soekarno dijauhkan dari area Istana karena banyak tentara yang tidak dikenal. Saelan juga menyarankan agar Presiden Soekarno dibawa ke rumah istrinya, Ny Harjati yang berada di kawasan Slipi yaitu di sebelah lokasi Hotel Orchid (sekarang).
Mangil pun menuruti saran dari Saelan. Ia segera membelok ke kiri dann memasuki Jalan Budi Kemuliaan terus menuju Tanah Abang Timur. Sesampainya di Tanah Abang Timur, Mangil pun segera menuju ke Jalan Jati Petamburan dan ke arah Slipi. Mobil tersebut segera bergegas menuju rumah Ny Harjati. Setibanya di kediaman Ny Harjati, ternyata Saelan sudah ada di sana. Dari Saelan-lah Bung Karno tahu kejadian memilukan yang menimpa Ahmad Yani dan kawan-kawan. Bung Karno tertunduk, sementara itu Saelan yang melihat Bung Karno menitikkan air mata pun segera menenangkannya. Hati siapa yang tidak sedih melihat orang-orang terhebat harus meninggal dengan cara yang tragis seperti itu?.
Sesaat kemudian, beliau pun bangkit dari duduknya dan segera memerintahkan Saelan untuk menghubungi semua panglima angkatan. Namun sayangnya, pagi itu semua jaringan telepon lumpuh sehingga Saelan meminta sopir pribadi Presiden, Suparto, untuk menghubungi langsung. Ketika Suparto sedang sibuk menghubungi semua panglima Angkatan Darat, maka Saelan keluar dari kediaman Ny Harjati untuk mencari Mangil. Setelah bertemu dengan Mangil, Saelan meminta Mangil untuk mencarikan tempat yang aman bagi Presiden. Mangil pun mengusulkan bahwa ada baiknya bila Presiden dibawa ke bekas rumah Sie Bian Ho yang berada di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah tersebut sudah dibeli oleh Resimen Tjakrabirawa. Usul dari Mangil tersebut pun mendapat persetujuan dari Saelan.
Namun rencana tersebut berubah setelah Suparto melaporkan bahwa ia hanya bisa menghubungi Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani yang saat itu sedang berada di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Rencana untuk memindahkan Presiden ke bekas rumah Sie Bian Ho pun dirubah. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Saelan pun menyarankan agar Presiden Soekarno dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma saja.
Suparto dan Mangil pun menyetujui saran Saelan karena hal tersebut sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Tjakrabirawa yang mengatakan bahwa jika di dalam pengamanan Presiden terjadi sesuatu hal yang bisa mengancam keamanan dan keselamatan Presiden, maka secepatnya Presiden harus dibawa ke Markas Angkatan Bersenjata terdekat. Selain itu, di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma juga sudah terdapat pesawat terbang kepresidenan C-140 Jetstar. Bila tidak bisa dibawa ke pangkalan Angkatan Darat terdekat, Presiden pun juga bisa dibawa ke pelabuhan Angkatan Laut, karena di tempat itu juga sudah disiapkan kapal kepresidenan RI, Varuna. Pilihan terakhir adalah, Presiden juga bisa dibawa ke Istana Bogor, karena di tempat tersebut sudah diparkir helikopter kepresidenan Sikorsky S-61V.
Sebelum Presiden dibawa ke Halim, Saelan menyarankan agar Presiden dibawa dengan memakai mobil VW Kodok biru laut nomor polisi B 75177. Tidak hanya itu saja, Saelan juga menyarankan agar pengawalan pun hanya dilakukan oleh anggota DKP yang mengenakan pakaian sipil. Semua itu dilakukan agar tidak telalu mencolok dan menyebakan tentara-tentara asing tersebut curiga.
Berapa anggota DKP membawa Presiden Soekarno ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Tepatnya pukul 09.30, rombongan Presiden Soekarno telah sampai di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Sesampainya di tempat tersebut, Presiden pun disambut Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani dan Komodor Leo Wattimena.
30 menit kemudian, seorang pemimpin G30S yang bernama Brigjen Soepardjo, melapor kepada Presiden Soekarno bahwa ia beserta teman-temannya telah melakukan sebuah tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Saat itu juga, Preisden Soekarno memerintahkan kepada Soepardjo untuk menyudahi semua aksi gila tersebut untuk menghindari pertumpahan darah lagi. Namun sayangnya, Soepardjo justru meminta Presiden Soekarno untuk mendukung G30S. Namun Presiden sama sekali tidak menghiraukan permintaan Soepardjo tersebut. Presiden Soekarno dengan tegas menolak permintaan tersebut.
Setelah menolak permintaan gila dari Soepardjo tersebut, Presiden Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Komisaris Besar Sumirat untuk memanggil beberapa menteri seperti Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah dan Jaksa Agung Brigjen Soetardio, serta Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena.
Sementara itu di tempat lain, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto, pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 06.00 diberi tahu oleh tetangganya yang bernama Mashuri bahwa ada suara tembakan pada dini hari. Menurut Mashuri, ketika ia bertemu dengan Soeharto, ia melihat Soeharto sudah siap berperang dengan mengenakan pakaian tempur.
Menurut penuturan Soeharto dalam bukunya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya-Otobiografi, ia mengaku bahwa pada saat peristiwa penembakan para perwira tinggi tersebut, ia sedang berada di rumah. Saat itu, Soeharto istirahat setelah seharian menjaga anaknya, Tommy (Hutomo Mandala Putra), yang dirawat di sebuah rumah sakit karena tersiram sup panas.
Ada salah satu nama yang juga diduga juga berada di balik peristiwa G30S yaitu Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya Kolonel Abdul Latief. Beliau mengatakan bahwa  seharusnya Mayjen Soeharto tidak usah terkejut setelah diberi tahu oleh Mashuri tentang penembakan tersebut. Sebab, Mayjen Soeharto memang sudah diberi tahu sebelumnya bahwa akan akan ada penjemputan paksa terhadap para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat.
Latief juga menambahkan bahwa pada tanggal 29 September 1965, ia beserta keluarganya bertandang ke rumah Mayjen Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Selain untuk acara kekeluargaan, Latief juga ingin memberitahu Soeharto bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup d’etat (Kudeta) terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Latief kembali menambahkan bahwa respon Soeharto biasa-biasa saja, bahkan Soeharto menjawab bahwa ia sudah tahu kabar itu sehari sebelum kedatangan Latief, dari salah satu bekas anak buahnya yang berada di Yogyakarta, yang bernama Subagyo.
Sebagaimana kasus Supersemar, kasus G30S ini juga memiliki banyak kontroversi, termasuk masalah pertemuan Abdul Latief dengan Soeharto di rumah sakit. Dalam buku The Communist Collaps in Indonesia (1970) karya Arnold C Brackman terdapat dua buah wawancara yang sangat berlawanan.
Ketika Arnold mewawancari Soeharto, ia mengatakan bahwa Latief datang menemuinya hanya untuk mengecek keberadaannya. Sementara dalam wawancara dengan Der Spiegel bulan Juni 1970, Soeharto mengatakan bahwa Latief dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuhnya.
Oei Tjoe Tat dalam memoarnya menjelaskan tentang pertemuannya dengan sahabatnya yang bernama Subagyo, seseorang yang namanya disebut Soeharto dalam percakapan Latief di rumah Soeharto Jalan Haji Agus Salim dua hari menjelang G30S itu. Oei Tjoe Tat juga mengatakan bahwa ia sudah menangkap dan menahan Subagyo di rumah tahanan militer (RTM). Di tempat itu, Subagyo mengatakan bahwa ia beberapa kali memberitahukan Soeharto bahwa akan ada sebuah peristiwa yang membahayakan negara.
Pada pukul 06.00 pagi, Mayjen Soeharto berangkat ke Markas Kostrad yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur. Di tempat tersebut, ia mengumpulkan anak buahnya dan melakukan langkah-langkah konsolidasi. Adapun langkah pertama yang ia ambil adalah untuk mengambil alih kepemimpinan dalam Angkatan Darat yang saat itu sedang kosong karena keberadaan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani belum diketahui.
Soeharto menjelaskan bahwa sebelum ia berangkat, Letkol Sadjiman datang untuk memberitahukan bahwa ada beberapa pasukan yang tak dikenal sedang berada di sekitar Monas dan Istana. Oleh sebab itu, pada pukul 06.30, Soeharto memerintahkan seorang perwira Kostrad yaitu Kapten Mudjono untuk memanggil Komandan Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya Mayor Bambang Soepeno yang menempatkan pasukannya di sekitar Monas dan Istana.
Selanjutnya, Wakil Komandan Batalyon 530 Kapten Soekarbi bertanya apakah ia bisa menggantikan Mayor Bambang Soepeno karena ia sedang tidak ada di istana, namun perwira tersebut menolak dengan berkata “tidak”. Namun pada pukul 07.30, perwira tersebut datang lagi dan mengatakan bahwa Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor Bambang Soepeno. Beberapa menit kemudian, datang pula menghadap Wakil Komandan Batalyon 454/Para/ Diponegoro Kapten Koencoro. Dalam briefing tersebut, Koencoro dan Soekarbi mengatakan kepada Mayjen Soeharto bahwa ada sekelompok Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan yang syah. Namun saat itu, Soeharto segera menyanggah dengan mengatakan bahwa berita tersebut tidaklah benar. Soeharto pun segera menyuruh kedua wakil komandan batalyon tersebut untuk mengambil alih pasukan dan kembali ke Kostrad.
Pada siang hari, Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah dan Ajudan Presiden lainnya, Kolonel Bambang Widjanarko berkumpul di Kostrad. Di tempat itu, keduanya mendapat penjelasan dari Panglima Kostrad Mayjen Soeharto bahwa ia melarang Panglima Kodam V Jaya Umar Wirahadikusuma untuk menghadap Presiden. Tidak hanya itu saja, Soeharto juga minta keduanya untuk memberi tahu Presiden Soekarno agar semua perintah untuk Angkatan Darat disampaikan melalui dia (Soeharto). Sore harinya, Soeharto kembali memberitahu Widjarnako bahwa ia melarang Mayjen Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soeharto.
Rupanya, sepak terjang Soeharto dalam “menjatuhkan” kepemimpinan Soekarno tidak hanya berhenti di situ saja. Soeharto juga mengambil alih peranan Panglima Tertinggi ABRI dari Presiden Soekarno. Soeharto juga memberlakukan keadaan darurat secara sepihak. Bahkan, dengan tanpa rasa bersalah, Soeharto juga menelepon Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Komodor Leo Wattimena untuk memberitahukan bahwa posisi sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang olehnya. Soeharto juga menyarankan agar mereka tidak mengadakan pergerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad.
Langkah terhebat Soeharto lainnya adalah ia bisa memonopoli media massa seperti TVRI, RRI, Antara, Harian Angkatan Bersenjata, Pemberitaan Angkatan Bersenjata, Berita Yudha. Sehingga ia dengan mudah memutar balik kebenaran dan membentuk opini publik sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya, mengapa film dan sejarah G30S PKI bisa diputar balikkan seperti itu.
Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil Mayjen Soeharto untuk menghadap ke Istana Bogor. Presiden bertanya kepada Soeharto atas kelancangannya dalam mengambil alih posisi pimpinan Angkatan Darat. Soeharto pun menjawab bahwa semua itu dilakukannya karena ia tidak ingin adanya kekosongan kepemimpinan di Angkatan Darat.
Setelah mengetahui alasan Soeharto tersebut, Presiden Soekarno pun berkata bahwa ia mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun menanggapinya dengan nada yang mengancam. Soeharto mengatakan bahwa ia tidak akan mau bertanggung jawab lagi atas situasi keamanan saat itu. Soeharto mengatakan bahwa ia tidak ingin terjadi dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat.
Ucapan Presiden Soekarno pun terbukti nyata. Beliau segera mengangkat Mayjen Pranoto Reksomudro sebagai caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat. Namun meskipun demikian, Soeharto lah yang menguasai Angkatan Darat.
Tidak terima karena pengangkatan Pranoto sebagai caretaker, Soeharto pun menggunakan wewenangnya sebagai Pangkopkamtib. Ia “membersihkan” Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Bahkan pada 16 Oktober 1965, ia juga menangkap Pranoto dengan tuduhan terlibat dalam G30S. Soeharto berhasil membuat Presiden Bung Karno tidak memiliki alternatif pilihan lain. Akhirnya, Presiden Soekarno mengangkat Soeharto jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Soeharto tidak berhenti sampai di situ saja. Ia tidak mau hanya berada di posisi menteri. Itulah sebabnya Soeharto tidak pernah berhenti mengusik pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satunya adalah dengan mengerahkan pasukan-pasukan yang tak dikenal ke dalam rombongan para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demontrasi. Konon, peristiwa kericuhan inilah yang nantinya akan mengawali kisah kontroversial, “Supersemar” (Baca Bab 21).
Setelah berhasil memperoleh Supersemar, Soeharto merasa di atas awan. Gerakan Soeharto semakin mulus dan tak tertahankan lagi. Keesokan harinya, Soeharto segera membubarkan PKI dan organisasi massanya. Tidak hanya itu saja, ia berhasil tampil dengan topeng kemunafikannya dan mengatakan bahwa dialah sosok yang berhasil menumpas PKI. Setelah berhasil menangkap anggota PKI, Soeharto pun menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.
Aksi hebohnya kembali berlanjut pada tanggal 17 Maret 1966. Saat itu, Soeharto menahan 15 menteri anggota Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S. Masih soal “bersih-bersih”, ia juga membersihkan MPRS dari orang-orang yang diduga terlibat dalam G30S. Soeharto juga memasukkan orang-orang yang mendukung G30S. Presiden Soekarno jengah dengan ulah Soeharto yang menurutnya di luar wewenang Soeharto ini. Presiden Soekarno sudah berkali-kali memprotes tindakan Soeharto, namun Soeharto tidak pernah sedikitpun mempedulikannya.
Kejadian ini, membuat salah satu ajudan Presiden Soekarno yang bernama Bambang Widjanarko menulis dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno, “Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh BK sendiri itulah jalan hidup BK berubah dan karier politiknya berakhir.”
Rupanya Soeharto tahu betul bahwa Presiden Soekarno adalah sosok yang tidak pernah membiarkan adanya perang saudara. Soeharto telah berhasil memanfaatkan kelemahan sang Presiden tersebut. Ternyata benar, Presiden Soekarno hanya bisa duduk bersimpuh. Ia tidak tahu mengapa semua ini bisa terjadi?. Mengapa hanya karena sebuah kekuasaan, seseorang dengan tega merusak tatanan kesatuan dalam sebuah negara?. Sementara itu, seluruh aparat negara sedang cemas menanti titah dari Presiden Soekarno. Namun, perintah tersebut belum keluar-keluar juga. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Oei Tjoe Tat dalam memoarnya, “Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Dan instruksi itu tak kunjung… tak kunjung datang.”Oei Tjoe Tat juga menambahkan bahwa Presiden Soekarno pun akhirnya mengatakan, “Kalau perlu biarlah aku lepaskan jabatan kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan Nekolim.”
Cerita Oei Tjoe Tat tersebut juga diperkuat oleh Roeslan Abdulgani, dalam tulisannya di sebuah buku berjudul Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani, terbitan PT Media Lintas Inti Nusantara, tahun 2001. Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan pada awal tahun 1967 di Istana Bogor, Presiden Soekarno pernah berkata, “Cak! Kalau saya maju selangkah lagi memenuhi tuntutan mereka, akan pecah perang saudara. Brawijaya di Jawa Timur sudah mau mengajak saya ke sana. Saya tidak ingin ada perang saudara. Nekolim terang-terangan akan masuk. Dan kita akan dirobek-robek. Sekali lagi Cak, relakan saya tenggelam. Asal jangan bangsa ini dirobek-robek oleh Nekolim dan kaki tangannya.”
Akhirnya, taqdir Soekarno sebagai seorang presiden pun berhenti pada tanggal 7-12 Maret 1967. Pada waktu itu sedang berlangsung Sidang Istimewa MPRS yang menghasilkan sebuah Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Akhirnya, kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno berangsur-angsur memudar mulai tanggal 22 Februari 1967, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
Ketika mengetahui Ketetapan MPRS itu, Presiden Soekarno sedang berada di Istana Bogor. Presiden Soekarno hanya duduk termangu. Ada aura kekecewaan dalam wajahnya yang sudah semakin menua itu. Hal tersebut diperkuat oleh Bambang Widjanarko dalam bukunya “Sewindu Dekat Bung Karno” yang menyebutkan, Kelihatan benar betapa terpukul hatinya saat itu. Lama ia duduk diam tanpa berkata sepatah pun. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, “Aku telah berusaha memberikan segala sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.”
Cerita di atas adalah bukti bahwa Bung Karno tidak pernah berubah. Dari awal kiprahnya dalam perjuangan hingga akhir perjuangannya, beliau tak pernah takut. Bung karno tak pernah takut bila ditangkap atau dimusuhi Belanda, Amerika dan bangsa-bangsa penjajah lainnya. Beliau juga tidak pernah takut bila harus ditangkap dan ditahan di penjara demi sebuah kemerdekaan, beliau tidak pernah takut ketika tiap hari harus berhadapan dengan ancaman dan teror-teror dari pihak-pihak yang kurang menyukainya. Terakhir, bung Karno juga tidak pernah takut bila jabatannya diambil. Beliau tidak takut bila jatuh miskin. Bahkan, Bung Karno pun tersenyum ketika harus meninggalkan Istana Negara. Bung Karno adalah salah satu figur pemimpin yang tidak pernah takut. Ia selalu tampil dengan peforma seorang pemberani.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar